Cimahi – Besarnya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar menyebutkan, total tunjangan perumahan, transportasi, dan fasilitas lainnya yang diterima setiap anggota dewan bisa mencapai Rp67 juta per bulan. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan kondisi keuangan daerah maupun situasi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Sorotan Publik: Terlalu Tinggi
Tingginya tunjangan tersebut menuai kritik dari masyarakat. Beberapa aktivis menilai angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kinerja legislatif di Cimahi.
“Di saat masyarakat banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, angka Rp67 juta untuk tunjangan saja sungguh mencederai rasa keadilan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Bandung, Kamis (4/9).
Tak sedikit pula warganet yang meluapkan kekecewaan di media sosial. Mereka mempertanyakan komitmen DPRD Cimahi terhadap prinsip efisiensi anggaran dan kepedulian pada rakyat kecil.
Rincian Tunjangan Dipertanyakan
Berdasarkan data yang beredar, tunjangan tersebut terdiri dari biaya perumahan, transportasi, hingga operasional lain yang dibebankan pada APBD Cimahi. Namun, transparansi detail besaran tiap pos anggaran masih dipertanyakan.
“Publik perlu tahu secara rinci komponen Rp67 juta itu apa saja. Jangan sampai ada pos-pos yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” tambah pengamat tersebut.
DPRD Berjanji Lakukan Evaluasi
Menanggapi kritik yang meluas, pihak DPRD Cimahi menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap sistem tunjangan. Ketua DPRD Cimahi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kami memahami keresahan publik. Dalam waktu dekat, tunjangan ini akan dievaluasi bersama eksekutif agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah, dan tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Baca juga: Sempat Ditutup usai Macan Tutul Kabur, Lembang Park and Zoo Kembali Dibuka untuk Wisatawan Hari Ini
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa besaran tunjangan bukan ditetapkan sepihak oleh mereka, melainkan mengacu pada regulasi pemerintah pusat terkait hak dan fasilitas anggota legislatif.
Kondisi Keuangan Daerah Jadi Perbandingan
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai angka Rp67 juta sebulan kontras dengan kondisi keuangan Cimahi yang masih menghadapi keterbatasan fiskal. Anggaran belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebut sering terkendala keterbatasan dana.
“Bagaimana bisa berbicara soal efisiensi kalau anggaran rakyat justru banyak tersedot untuk fasilitas dewan? Pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan belanja publik,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Cimahi.
Desakan Transparansi dan Keadilan
Kritik masyarakat tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Di saat masih banyak warga Cimahi yang belum menikmati infrastruktur memadai dan layanan publik yang optimal, fasilitas berlebih untuk pejabat publik dipandang tidak etis.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat mendesak agar Pemkot Cimahi dan DPRD segera membuka data lengkap tunjangan serta melakukan penyesuaian agar lebih proporsional.
Jalan Tengah yang Diharapkan
Meski hak-hak anggota dewan sudah diatur undang-undang, masyarakat berharap ada kebijakan adaptif yang mempertimbangkan kondisi daerah. Evaluasi yang dijanjikan DPRD Cimahi dinilai harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar wacana.
“Kalau benar dievaluasi, harus ada pengurangan signifikan. Jangan sampai isu tunjangan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” ujar seorang akademisi Universitas di Bandung.
Tingginya tunjangan hingga Rp67 juta sebulan ini kini menjadi ujian bagi DPRD Cimahi untuk menunjukkan komitmen moral dan keberpihakan pada rakyat. Evaluasi yang dijanjikan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan anggaran di tengah kondisi masyarakat yang semakin berat.
